TOLAK MOBILISASI TENTARA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS! KEMBALIKAN TENTARA KE BARAK!

PERNYATAAN SIKAP
Nomor : 047/B.1-P/KPP/X/2009

TOLAK MOBILISASI TENTARA UNTUK KEPENTINGAN BISNIS!
KEMBALIKAN TENTARA KE BARAK!

Salam Pembebasan!

“HATI-HATI ADA MILITER LATIHAN”

Papan bertuliskan kalimat diatas tiba-tiba terpasang di lahan konflik antara masyarakat – sebagian besar mereka merupakan anggota STR Kampar – dengan Koperasi Enggal Surya Mitra. Entah siapa yang memasang, pagi-pagi sekitar senin (26/10/09) anggota STR pun dikejutkan dengan puluhan tentara (diperkirakan sekitar 18 orang) bersenjata lengkap mengawal 3 eskavator, diduga milik Koperasi Enggal Surya Mitra pimpinan Nazaruddin memasuki areal yang beberapa tahun ini dipertahankan oleh masyarakat disana. Sontak saja, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi kami, pengurus dan anggota STR.

Aliansi Parlemen Jalanan Makassar Menggelar Aksi Pada Pelantikan DPR RI

Bumi Proletar

DPB – SRMI Kota Makassar)

Makassar, 01 September 2009
14.00 Wita
Sekitar 70-an Massa Rakyat Miskin, Buruh dan Mahasiswa yang tergabung dalam “Aliansi Parlemen Jalanan” menggelar aksi unjuk rasa di depan Monumen mandala merespon pelantikan anggota DPR RI. Proses pelantikan yang menelan anggaran Rp. 64 Milyar ini dianggap oleh massa Aksi sebagai pemborosan anggaran. Massa aksi menuntut anggota DPR RI terlantih untuk mewujudkan legislative bersih dan kerakyatan, merevisi seluruh UU produk Legislative terdahulu (UU Migas, UU Ketenagakerjaan, UU Sumber Daya Air, UU Penanaman Modal Asing, UU BHP, UU kelistrikkan, UU Tindak Pidana Korupsi) yang merupakan UU Produk Neoliberalisme digantikan dengan UU yang Pro terhadapat Rakyat Miskin.

Bangkitkan Kembali Solidaritas dalam melawan Neoliberalisme

INSPIRASI

Lima Ratus Perak & Aksi Rakyat Miskin

Pada tanggal 24 Agustus, 2006, serentak warga dari 4 kelurahan di Jakbar, Jaktim dan Jakut, yang mengatasnamakan Posko Perjuangan Rakyat Miskin Kota (POPRAM), melakukan demonstrasi di kelurahan dan kecamatannya, bahkan di BULOG DKI Jakarta. Tuntutannya antara lain pembagian RASKIN; perbaikan jalan; pengasapan DBD gratis; buku pelajaran/seragam gratis; pengurusan KTP/KK gratis; pendidikan/kesehatan gratis; pemekaran RT bagi pemukiman (yang dianggap) liar; dan lain sebagainya. Jawabannya sudah bisa diperkirakan: akan ditampung dan diteruskan ke atas; atau masih kesulitan dana. Tapi ada jawaban yang di era reformasi seharusnya sudah tidak klise: intimidasi dan teror setelah demonstrasi (bahkan oleh preman yang dikerahkan RT).

Kita Sudah Melakukan Sebelumnya, dan Mari Untuk Terus Bersatu

Kemenangan Kecil, Pelajaran Menuju Memenangan Besar

Benteng kezaliman yang paling kuatpun tak akan pernah abadi.

Dan kedaulatan rakyat adalah keabadian yang tidak lapuk di sepanjang zaman.

Dua bulan yang lalu kita telah memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi ke kantor Menkokesra guna meminta pendataan ulang terhadap warga masyarakat yang belum didata sebagai calon penerima program BLT. Dua bulan sudah kita melakukan rapat-rapat dan menjalankan kegiatan lainnya dengan tujuan agar cita-cita perjuangan yang sejak awal kita putuskan dapat berjalan dengan lancar. Sekarang setelah lama menunggu janji-janji yang sudah diberikan oleh menkokesra, pada minggu-minggu akhir bulan Januari, akhirnya Menkokesra melalui BPS terpaksa memenuhi janji-janjinya. Perlu saudara-saudari ketahui dari peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu di jadikan catatan. Tidak semua warga yang terlibat demo mendapatkan BLT. Padahal dalam demo tersebut kita sudah mengajukan agar semua formulir pengaduan yang kita laporkan diterima untuk didata menjadi calon penerima BLT. Apa yang kita dapat dari peristiwa ini barulah sebuah kemenganan kecil.

Posisi Gerakan Demokratik Terhadap Skandal BLBI dan Kasus Century

Selasa, 8 September 2009 - 17.01 WIB | Posisi
Arie Ariyanto*)
BERDIKARI Online, Jakarta : Belum tuntas penyelesaian skandal BLBI, publik kembali disuguhkan kejadian yang mengoyak rasa keadilan masyarakat. Pertama, Skandal Bank Century, berupa aksi penyelamatan yang dilakukan pemerintah lewat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan menyuntikkan dana sebesar Rp 6,76 triliun. Aksi ini terus menjadi polemik. Bahkan, banyak kabar menyebutkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turut terlibat dan berkepentingan dalam aksi penyelamatan ini.

Ratusan Polisi Hadang Massa Parlemen Jalanan Dekati Tempat Pelantikan DPRD Makasar

Selasa, 8 September 2009 - 19.34 WIB | Bravo
BERDIKARI Online, makasar: menjelang pelantikan 50 anggota DPRD Makassar, ratusan massa dari Aliansi Parlemen Jalanan menggelar aksi sekitar 200 meter dari Kantor DPRD makasar. Aksi ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari pasukan kepolisian.
Massa gagal mendekat ke depan pintu gedung DPRD karena dihadang oleh blokade sekitar 600 orang personil polisi. Akhirnya, massa aliansi parlemen jalanan terhadang tepat di depan masjid H.M Asyik, yang berdekatan dengan gedung DPRD.
Massa terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Himpunan Mahasiswa Islam (MPO), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Badan Eksekutif Mahasiswa UIT, dan HMPMSP-UH.

Kasus Century, Dari Skandal Finansial Hingga Skandal Politik*

RUDI HARTONO*

Pada bulan desember 2008 lalu, Bernard Madoff yang mengelola lembaga investasi Bernard L. Madoff Investments Securities LLC, ditangkap pihak kepolisian dengan tuduhan penipuan sebesar 50 miliar dollar US (Rp.550 triliun). Selama bertahun-tahun, dia menarik dana miliaran dollar AS baik dari dalam AS maupun luar negeri, dengan menjanjikan rumus kuno investasi: untung besar, resiko rendah.